ATURAN DAN PERATURAN PENYULUHAN

1. Undang-undang No : 16 Tahun 2006, tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan ( SP3K )

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009, Tentang Pembiayaan, pembinaan, dan pengawasan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan.

3. Peraturan Presiden Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011, Tentang badan koordinasi Nasional penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor :Per/02/Menpan/2/2008, Tentang jabatan fungsional penyuluh pertanian dan angka kreditnya

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 271/Kpts/OT.160/4/2007, Tentang pedoman pembinaan kelembagaan petani.

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/5/2008, Tentang pedoman pembinaan penyuluh pertanian swadaya dan penyuluh pertanian swasta.

7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 1665/Kpts/OT/160/12/2008, Tentang Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional.

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 25/Permentan/OT/140/5/2009, Tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluh Pertanian.

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 49/Permentan/OT/140/10/2009, Tentang Kebijakan dan Strategi  Penyuluhan Pertanian.

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 51/Permentan/OT.140/12/2009, Tentang Pedoman Standar Minimal dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian.

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 52/Permentan/OT.140/12/2009, Tentang Metode Penyuluhan Pertanian.

12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep.29/MEN/III/2010, Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Pertanian Bidang Penyuluhan Pertanian.

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 45/Permentan/OT.140/8/2011, Tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis , Penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional ( P2BN).

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 72/Permentan/OT.140/10/2011, Tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian.

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/4/2012, Tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan.

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 23/Permentan/OT.140/3/2012, Tentang Pedoman Penilaian Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Teladan.

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 14/Permentan/OT.140/3/2012, Tentang Pedoman Penilaian Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan.

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 35/Permentan/OT.140/4/2012, Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya.

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 28/Permentan/OT.140/4/2012, Tentang Pedoman Penilaian Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi.

20 . Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 13/Permentan/OT.140/3/2012, Tentang Pedoman Penilaian Penyuluh Pertanian Teladan.

21. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor : 92/Per/KP.460/J/05/11, Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Profesi Penyuluh Pertanian.

Comments

Popular posts from this blog

Teknis budidaya peternakan Sapi Potong